TUGAS 5 PKN SISTEM PEMERINTAHAN AFRIKA SELATAN dan AUSTRALIA

­­TUGAS 5 PKN SISTEM PEMERINTAHAN AFRIKA SELATAN dan AUSTRALIA

TUGAS  5  PKN

SISTEM PEMERINTAHAN  AFRIKA SELATAN dan AUSTRALIA

I.  Ciri-ciri sistem pemerintahan Afrika Selatan

1.      Afrika selatan menerapkan sistem politik demokrasi anti-apartheid

2.      Bentuk negara Afrika selatan adalah kesatuan

3.      Bentuk pemerintahan negara Afrika selatan adalah republik

4.      Sistem pemerintahan negara Afrika selatan adalah presidensial

5.      Parlemen  di Afrika terdiri dari 2 bagian yaitu, majelis nasional dan dewan nasional provinsi

6.      Setiap provinsi di Afrika Selatan memiliki satu penggubal UU negeri dan majelis eksekutif yang diketuai  oleh Perdana Menteri

7.      Presiden merupakan pemimpin partai mayoritas di parlemen

8.      Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

9.   Sistem pemilu secara perwakilan proporsional

10.  Pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali dan rakyat yang berumur 18 tahun ke atas diwajibkan untuk ikut

11. Pemilu terakhir pada April 2004, dimana partai ANC memenangkan kursi parlemen (69,68%)

12.  Partai ANC bersama partai kebebasan Inkatha (6,97%) membentuk aliansi pemerintahan.

13.  Partai oposisi utama termasuk : Aliansi demokrat (12,37%), Demokrat bebas atau ID (1,73%), Partai Nasional Baru atau NNP (1,65%), dan Partai Demokratik Kristen Afrika atau ACDP (1,6%)

14. Jumlah lembaga legislatif di Afrika selatan adalah 400

15. Afrika selatan memiliki 3 ibukota yaitu legislatif, ekskutif dan yudikatif

16. Sistem kepartaiannya multipartai

17.  Perdana menteri sebagai kepala eksekutif di masing-masing provinsi

18. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden

19.  Jumlah provinsi di Afrika selatan ada 9

20. Jumlah anggota dewan nasional adalah 310

II. Ciri-ciri sistem pemerintahan Australia

1.   Australia terdiri dari 6 negara bagian yang menjadi negara federasi

2.   Sistem parlemen yang terdiri dari dewan perwakilan dan senat

3.   Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh menteri yang diangkat oleh parlemen

4.   Menteri bertanggungjawab penuh pada parlemen

5.   Kepala negara Australia adalah kepala negara inggris

6.   Australia merupakan negara persemakmuran inggris

7.   Australia memiliki konstitusi tertutulis/UUD

8.   UUD Australia berisi rumusan tanggungjawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi

9.   Sistem pemerintahan Australia dibangun atas tradisi demokrasi liberal

10. Bentuk pemerintahan : monarki konstitutional

11. Sistem pemerintahan : parlementer

12. Bentuk negara : federasi

13. Terdapat 3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu, federal, negara bagian/teritori, lokal

14. Pemerintah Federal menerapkan hukum  yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang mencakup bidang perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan, imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran bantuan lain

15. Negara bagian Australia(New south wales, victoria, queensland, south australia, western australia,dan tasmania) dan teritori(northern territory dan australian capital territory) bertanggung jawab dalam hal pembuatan kebijakan ,sekolah umum,jalan dan lalu  lintas, RS umum, perumahan umum, dan peraturan bisnis

16. Pemerintah lokal berbentuk kota, dewankota, atau shire yang bertanggungjawab untuk perencanaan kota,pesetujuan bangunan,jalan lokal,parkir,perpustakaan,toilet umum, air dan selokan,pembuangan sampah, hewan peliharaan dan fasilitas umum.

17. Pajak lokal dipungut dari pemilik rumah berdasarkan nilai rumah mereka, pajak  ini digunakan untuk membayar berbagai layanan yang disediakan. Pemerintah lokal juga memungut biaya parkir.

18. Memiliki parlemen yang bikameral terdiri dari senat yang berisi 76 senator, dan sebuah dewan perwakilan yang memiliki 150 anggota

19. Setiap negara bagian diwakili 12 senator yang masa jabatannya 6 tahun yang saling tertindih

20. Pemilihan anggota parlemen diadakan 3 tahun sekali dan hanya setengah dari kursi senat yang diperebutkan

21. Pemerintah dibentuk dewan perwakilan, dan pemimpin partai atau koalisi mayoritas dalam dewan adalah perdana menteri

III. Persamaan dan Perbedaan sistem  pemerintahan Afrika Selatan dengan Indonesia

No.	Keterangan	Sistem Pemerintahan Indonesia	Sistem Pemerintahan Afrika Selatan
1.	Bentuk negara	Kesatuan dengan otonomi luas	Kesatuan dengan 9 provinsi
2.	Bentuk pemerintahan	Republik	Republik
3.	Sistem pemerintahan	Pesidensial untuk masa jabatan 5 tahun	Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun
4.	Eksekutif	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih oleh Majelis Nasional
5.	Legislatif atau parlemen	Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR	Bikameral, terdiri dari Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi
6.	Yudikatif	Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi	Constitutional Court dan spreme court

IV. Persamaan dan Perbedaan sistem  pemerintahan Australia dengan Indonesia

No.	Keterangan	Sistem Pemerintahan Indonesia	Sistem Pemerintahan Australia
1.	Bentuk negara	Kesatuan dengan otonomi luas	federasi
2.	Bentuk pemerintahan	Republik	monarki konstitutional
3.	Sistem pemerintahan	Pesidensial untuk masa jabatan 5 tahun	parlementer
4.	Eksekutif	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat	menteri yang diangkat oleh parlemen
5.	Legislatif atau parlemen	Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR	terdiri dari gubernur jendral,dewan perwakilan dan senat
6.	Yudikatif	Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi	Mahkamah agung australia dan pengadilan lainnya

V.   Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia dibandingkan dengan sistem  pemerintahan Afrika Selatan dan Australia

·        Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan terkait

·        Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang sama, sehingga tidak bisa saling menjatuhkan

·        Tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislatif

·        Badan ekskutif lebih stabil karena  tidak bergantung pada parlemen

·        Menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggungjawab pada presiden

·        Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet

·        Legislatif dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri

·        Masa jabatan eksekutif lebih pasti, dengan jangka waktu tertentu

·        Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya

tugas 3 pkn

KETUHANAN YANG MAHA ESA

ü  Sikap positif

a.    Menjalankan ibadah secara taat sesuai kepercayaan yang dianut, karena Indonesia mengakui adanya 5 agama dan menjunjung tinggi kepercayaan Ketuhanan bukan lagi dinamisme,

b.      Selalu menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah

c.       Memberikan kebebasan orang lain memeluk agama dan keyakinan

d.      Tidak menghina pemeluk agama dan keyakinan orang lain

e.      Tidak melakukan penistaan agama (melecehkan, merendahkan, dsb)

f.        Toleransi dalam kehidupan beragama

ü  Sikap negatif

a.       Menganggap agam lain rendah, sehingga cenderung melecehkan, bahkan dalam skala ekstream menganggap agama lain kotor hanya agamanya sendiri yang suci dan agama lain layak untuk di singkirkan

b.      Hanya mau bergaul dengan orang yang seagama

c.       Memisahkan atau meminoritaskan orang yang berbeda kepercayaan

d.      Menganggap sesat orang yang bereda keyakinan

e.      Tidak mau menerima pemberian bentuk apapun dari orang yang berbeda agama

2.       KEMAUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

ü  Sikap positif

a.       Mengakui dan menghargai keberadaan orang lain, bermasyarakat secara adil tanpa membedakan golongan

b.      Menghargai harkat dan martabat manusia yang sederajat

c.       Keluhuran budi, sopan santun dan susila

d.      Tata pergaulan dunia yang universal, ini sesuai dengan nilai kesetaraan artinya setiap manusia memiliki kesejahteraan, tanpa membedakan suku, ras dan agama

ü  Sikap negatif

a.       Acuh terhadap tetangga yang kesusahan, menutup telinga dan tidak mau tahu urusan mereka yang kesusahan dan sentiasa bersombong diri

b.      Memilih-milih dalam bergaul, hanya mau bergau dan bermasyarakan dengan orang-orang yang dianggap sederajat sepangkat

3.       PERSATUAN INDONESIA

ü  Sikap positif

a.       Saling ketergantungan satu sama lain, tolong menolong, bekerja sama dengan orang demi kesejahteraan bersama

b.      Menunjukkan kehidupan kebangsaan yang bebas, tidak memaksakan kehendak

c.       Cinta tanah air dan bangsa, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, tidak melakukan pemborosan, tidak merusak lingkungan, tidak mengambil hak orang lain (mencuri), ikut usaha pembelaan negara sesuai profesi masing-masing

d.      Pengakuan dan kebersamaan dalam keberagaman, tidak memaksakan agama lain, merasa senasib sepenanggungan

e.      Keseimbangan antara kepentingan pribadi dan golongan, kerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga orang lain

ü  Sikap negatif

a.       Hanya mementingkan suatu suku atau golongannya sendiri

b.      Tidak memiliki rasa prihatin terhadap perpecahan bahkan menganggap acuh terhadap masalah atau konlfik yang sedang terjadi di Indonesia

c.       Meremehkan suku atau golongan lain dan menganggap dirinya yang paling benar serta pantas di sanjung

4.       KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN

ü  Sikap positif

a.       Kedaulatan rakyat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

b.      Hikmah kebijaksanaan melalui pikiran yang sehat, memusyawarahkan kepentingan bersama dan tidak memihak

c.       Tanggung jawab berdasarkan hati nurani, ikhlas, dan amanah menjadi pejabat, pelayan publik

d.      Mufakat atas kehendak rakyat bersama

e.      Asas kekeluargaan dalam musyawarah, selalu musyawarah dalam menyelesaikan masalah, mengutamakan kepentingan bersama

ü  Sikap negatif

a.       Otoriter dalam memimpin, selalu memandang buluh dan memihak terhadap suatu golongan

b.      Mementingkan kepentingan golongan atau pribadi

c.       Pengambilan keputusan sepihak, tanpa membahas secara musyawarah

d.      Menganggap yang mayoritas yang memenangkan segalanya tanpa memandang pendapat golongan lain dan bersikap acuh

5.       KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

ü  Sikap positif

1.     Perlakuan yang adil dalam berbagai kehidupan atau tidak diskriminasi
2.    Menghilangkan politik dinasti (kekuasaan turun menurun; dari orang tua ke  anaknya)
3.    Kamakmuran masyarakat yang berkeadilan, meratakan keadilan tanpa memandang status dan kepentingan
4. .Keseimbangan yang adil dalam antara kehidpan pribadi dan masyarakat
5.  Keseimbangan yang adil  antara kebutuhan jasmani dan rohani, materi dan spiritual

ü  Sikap negatif

a.       Membedakan fasilitas umum antara pejabat dan rakyat biasa

b.      Keadilan hanya untuk golongan tertentu, dalam artian menindak suatu permasalahan selalu tebang pilih dan menguntungkan pihak yang seharusnya salah

c.       Membeda-bedakan perhatian antar suku